Jangkauan PKH Kemensos Diperluas Jadi 10 Juta Keluarga

NEWSWIRE.ID | Selasa, 13 Februari 2018

Kementerian Sosial menerapkan prosedur ketat dalam sistem targeting Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 seiring perluasan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari 6 Juta KPM menjadi 10 Juta KPM.

Pengetatan validasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tersebut untuk meminimalisir adanya bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga angka penurunan kemiskinan yang membaik bisa dijaga.

"Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Artinya jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Mementum ini mesti dijaga," tegas Menteri Sosial Idrus Marham saat membuka Rakornas Data Terpadu Tahap I tahun 2018, dalam siaran pers Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Selasa (13/2/2018).

Data BPS tersebut, kata Idrus, menjadi bukti efektifitas Program Keluarga Harapan yang terus mengalami perbaikan dalam hal penyaluran dan sasaran intervensi.

"Fakta ini membuat Pemerintah semakin yakin bahwa perluasan penerima bansos non tunai dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dapat semakin menekan angka kemiskinan dan gini ratio," imbuhnya.

Selanjutnya Idrus menjelaskan, Rakornas Data Terpadu kali ini adalah upaya pemerintah memperkuat sistem data kemiskinan yang terpadu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

"Sistem Targeting PKH merupakan bagian yang terintegrasi dengan SIKS-NG. Dengan demikian bantuan sosial PKH yang disalurkan pemerintah lebih tepat sasaran," tuturnya.

Dalam acara panel diskusi, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat memaparkan bahwa ada perbedaan dalam hal validasi di tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya terkait dengan legalitas dan keabsahan data sesuai standar pembukaan rekening Bank.


"Bantuan sosial PKH, Rastra maupun BPNT cakupannya sangat signifikan sudah tentu diharapkan memberikan efek kepada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan," ungkap Harry.[]