Mendagri: Pilkada Papua masuk Kategori Rawan

NEWSWIRE.ID | Selasa, 23 Januari 2018

JAKARTA - Pemerintah, termasuk didalamnya aparat kemanan dan intelijen, telah melakukan pemetaan area rawan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. Salah satu daerah yang dinilai rawan, adalah Papua.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI/Polri di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1). Menurut Tjahjo, pihaknya, bersama dengan aparat keamanan, telah melakukan pemetaan. Salah yang dicermati adalah Pilkada di Papua.

"Kami sama dengan kepolisian karena yang paling rawan adalah Papua.

Sama urusan sekarang ini, kenapa perizinan satu pintu masih ada 20 kabupaten dan kota yang belum ada, ya Papua. Enggak tahu tingkat koordinasinya begitu sulit sekali, baik masalah Pilkada yang kemarin yang ribut juga Papua," kata Tjahjo.

Ia pun mengajak kepolisian dan TNI, untuk ikut bersama-sama terjun mensosialisasikan pada masyarakat Papua, tentang pentingnya mensukseskan Pilkada. Sosialiasi juga akan melibatkan tokoh ada setempat di Papua. Terlebih secara geografis, Papua itu cukup sulit. Ini tentu bisa jadi kendala.

"Sekarang, kami  nunggu  keputusan resmi dulu (penetapan calon kepala daerah), habis itu kami akan duduk sama-sama dengan Kapolri, Bawaslu, KPU, memetakan. Dengan melihat konstelasipara calon, kan harus sama.

Misal Sumut, dulu semua dukung Pak Tengku Erry,  tahu-tahu berubah semua. Nah ini kan saya kira mencermati gelagat perkembangan dinamika harus detail. Tapi secara prinsip semua siap," tuturnya.

Presiden juga lanjut Tjahjo, memberi atensi khusus pada Pilkada serentak. Misalnya, dengan mengumpulkan para gubernur. Kementerian yang dipimpinnya juga sama. Prinsipnya, Pilkada serentak 2018, harus sukses. Berjalan aman dan bebas dari politik uang, ujaran kebencian, kampanye SARA, fitnah dan hoax, seperti keinginan kepala negara.

"Kami juga dengan Sekda, dengan DPRD tingkat duanya, semua sudah kumpul. Terus karena ini kan aromanya aroma Pileg dan Pilpres, masalahnya disitu saja," katanya.

Jangan sampai kata dia,  riak- riak kecil di Pilkada ini, bisa merusak semuanya. Bukan hanya Pileg dan pilpres, tapi masalah Asean Games dan agenda penting lainnya. Terlebih nanti, dalam tahapan Pilkada, masuk bulan puasa.  

"Tahun ini kan tahun yang harus dicermati dengan benar. ASN-nya harus netral, TNI juga," ujarnya.