Program Pembangunan Harus Sesuai Karakteristik Daerah

NEWSWIRE.ID | Rabu, 16 Mei 2018

JAKARTA - Tantangan yang  dihadapi bangsa Indonesia tidak seperti zaman dulu lagi.  Meski memang, masalah yang ada zaman dulu, masih ada hingga sekarang. Misalnya masalah pangan dan sandang. Juga papan. Karena itu program pembangunan yang dicanangkan Presiden Jokowi saat ini, adalah dalam rangka mengejar ketertinggalan. 

"Sandang selesai, tapi papan dan pangan belum sepenuhnya. Saya kira sesuatu hal yang harus dicermati. Program Pak Jokowi 4 tahun ini, Insya Allah selesai. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial dalam upaya untuk mendukung sandang, pangan dan papan menjadi hal yang fokus," kata Tjahjo saat memberi arahan di acara konsolidasi penyiapan RPJMD 2019 - 2023 hasil Pilkada Serentak 2018 yang di hadiri   776 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pimpinan DPRD, baik  Propinsi, Kabupaten atau Kota, di Jakarta, Rabu (16/5). Selain itu, beberapa Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD juga ikut hadir,  diantaranya APPSI, ADPSI, APKASI, ADKASI, APEKSI, ADEKSI, Asosiasi Sekda, Asosiasi Kepala BAPPEDA dan Asosiasi P2UPD. Berikut perwakilan NGO dan CSO seperti WWF, UCLG, ASPAC, Winrock International, Infid, LPCI, APDI, FordFoundation, SNV serta akademikis, Asosiasi Ahli Planologi, Ahli Lingkungan dan pelaku usaha. 

Tjahjo melanjutkan, forum rapat konsolidasi ini fokusnya memang untuk menyikapi hasil Pilkada nanti. Tapi ia merasa perlu mengingatkan tugas dari para Sekda dan Bappeda yaitu  menerjemahkan apa yang jadi janji kampanye calon gubenur, bupati atau walikota terpilih. Tapi dalam menerjemahkan janji kampanye itu dalam program pembangunan jangan sekali-kali mengabaikan karakteristik daerah. 

"Jabarkan dalam program jangka pendek, menengah di daerah, disesuaikan dengan karakteristik daerah," katanya.

Tjahjo juga kembali mengingatkan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Salah satunya adalah masalah ketimpangan sosial. Termasuk didalamnya adalah masalah kemiskinan, gizi anak, angka kematian ibu hamil dan kanker serviks yang masih tinggi. Belum  lagi TBC dan malaria. 

"Ini tantangan termasuk air bersih, sanitasi dan sebagainya, saya kira ini harus menjadi perencanaan program di daerah," kata dia. 

Ia juga mengungkapkan hasil Musrenbang teknis yang telah dilaksanakan. Katanya, masalah yang mengemuka dalam Musrenbang teknis secara keseluruhan sama yakni infrastruktur sosial dan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan irigasi. Masalah-masalah itu yang dituntut oleh semua daerah, baik kabupaten dan kota. Karena itu ia minta, dalam merencanakan sebuah program fokusnya harus jelas.

"Pemerintah pusat sendiri  hanya ingin memastikan program strategis nasional ini bisa berjalan di tingkat provinsi sampai kebupaten, kota dan sampai tingkat desa. Seiring sejajar dengan program prioritas provinsi dan kabupaten atau kota dan janji kampanye yang terpilih seorang gubernur, bupati, walikota menjadi program strategis di daerah, baik jangka pendek dan jangka panjang," tuturnya.

Selain fokus, kata dia, program strategis  juga harus  dijabarkan dengan detail.  Selah dijabarkan, harus dikomunikasikan dengan DPRD. 

"Musyawarahkan perencaaann pembangunan dengan baik," katanya.